SEMILOKA NASIONAL KEPUSTAKAWANAN INDONESIA 2018

Sabtu, 02 Feb 2019, 16:03:28 WIB - 19 View
Share
SEMILOKA NASIONAL KEPUSTAKAWANAN INDONESIA 2018

Konsep information governance atau tata kelola informasi menjadi terlihat “baru” karena perubahan-perubahan yang disebabkan oleh penggunaan teknologi masa-kini, khususnya teknologi berbasis komputer atau teknologi digital. Pemahaman prinsipil tentang information governance awalnya diletakkan dalam konteks yang lebih luas yakni governance (tata kelola) yang mengandung makna bagaimana cara suatu bangsa mendistribusikan kekuasaan dan mengelola sumberdaya dan berbagai masalah yang dihadapi masyarakat.


Dengan kata lain, dalam konsep governance terkandung unsur demokratis, adil, transparan, rule of law, participation dan kemitraan.  Jika kita menganggap bahwa masyarakat masa kini adalah "masyarakat informasi" maka sebenarnya secara langsung kita mengandaikan bahwa kegiatan mencari, mengumpulkan, dan menggunakan informasi sudah menjadi kegiatan utama di dalam masyarakat itu.


Pada masyarakat saat ini, kompetensi informasi menjadi bekal hidup utama. Seseorang dapat berfungsi dan bertindak secara memadai di masyarakatnya jika dia punya kemampuan (ability), keterampilan (skill), dan kompetensi (competence) informasi. Semisal dalam keseharian yang dapat dirasakan oleh publik di wilayah urban, yaitu ketersediaan informasi publik.


Lembaga dokumenter sekaligus menjadi lembaga publik seperti perpustakaan, pusat rekod, depo arsip, pusat dokumentasi, museum dan sebagainya, adalah lembaga yang memungkinkan adanya ketersediaan informasi serta konektivitas yang bertujuan untuk diseminasi pengetahuan bersama.


Jika sebuah masyarakat mengalami kerepotan dalam menangani persoalan informasi di dalam kehidupan mereka, maka masyarakat itu memerlukan bantuan orang-orang profesional, yaitu para pekerja informasi (information professionals) yang memiliki kompetensi tertentu.
Tak kalah penting, kompetensi tersebut berkaitan dengan efisiensi dan efektifitas bekerja. Serta berdasarkan kesepakatan, artinya, kompetensi merupakan urusan kedua belah pihak: yaitu si pekerja/pemberi jasa maupun orang lain yang menggunakan hasil kerjanya. Kemudian ada unsur unik karena kompetensi pekerja informasi tidak dapat disamakan dengan kompetensi orang pada umumnya. Kompetensi yang unik tersebut pada dasarnya digunakan untuk melayani kepentingan masyarakat, sebagai bagian dari sebuah institusi jasa (services).


Pun sebagai bagian dari sebuah institusi, maka kompetensi para professional informasi seperti pustakawan, manajer rekod, arsiparis, kurator, manajer pengetahuan, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID) dan sebagainya dapat dilihat sebagai bagian dari kerja, karena itu kompetensi pustakawan juga mengandung unsur profesionalisme.


Maka, kini kita di Indonesia dapat memahami information governance sebagai bagian dari reformasi sektor publik dan pelibatan jaringan pembuatan kebijakan yang lebih luas. Walaupun pada umumnya kita mengenal information governance dalam pengertian spesifik dan teknis.
Di sisi lain, ada beberapa aspek fundamental yang masih perlu kita pahami terkait peran lembaga dokumenter sekaligus lembaga publik di Indonesia saat ini; seperti perpustakaan, pusat rekod, depo arsip, pusat dokumentasi, museum dan sebagainya. Peran antar lembaga dapat dilihat sebagai kesatuan yang tak terpisahkan, khususnya dalam konteks pembangunan bangsa dan ditilik dari segi konektivitas lembaga, keterbukaan Informasi publik dan diseminasi pengetahuan serta information governance.


Diperlukan berbagai pendekatan untuk memahami beberapa peran itu, khususnya untuk memfokuskan perhatian kita kepada tradisi pustaka dan profesi pustakawan. Karena kesimpulan sementara ini, persoalan inti dalam kompetensi dan profesionalisme akan amat berperan dalam proses transfomasi dan reformasi yang menjadi penggerak utama dari penerapan information governance.


Persoalan inilah yang harus mendapat perhatian penuh dunia kepustakawanan Indonesia saat ini. Dengan kata lain, kompetensi dan profesionalisme pustakawan sebenarnya berada di titik sentral dari paradigma governance.

Unidha Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia adalah wahana kerjasama antara Perpustakaan Perguruan Tinggi. FPPTI menjadi mitra dalam melaksanakan pembinaan perpustakaan perguruan tinggi. Anggota Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia adalah Perpustakaan Perguruan Tinggi baik Negeri maupun Swasta yang sukarela mengajukan permintaan menjadi anggota serta memenuhi persyaratan yang ditentukan.
© 2019 Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Ikuti kami di : Facebook Twitter Linked Youtube